Inggris Akan Akui Kedaulatan Palestina, Israel Makin Terjepit

LONDON, oganilir.co - Posisi Israel makin terjepit. Jika sebelumnya, Prancis akan mengakui kedaulan Palestina pada September mendatang. Kali ini sekutu Amerika Serikat (AS) lainnya, Inggris akan mengakui Palestina sebagai negara. 

Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Dia menyatakan bahwa pemerintahannya akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September 2025, kecuali Israel menyetujui gencatan senjata dan memenuhi sejumlah tuntutan penting lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Starmer dalam pidato yang disiarkan televisi dari Downing Street, Inggris, Selasa (29/7/2025), usai menggelar rapat darurat kabinet yang dipanggil khusus dari masa reses.

"Inggris harus mengakhiri situasi yang mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan, yang menghidupkan kembali prospek solusi dua negara," kata Starmer.

BACA JUGA:Akhirnya, Gencatan Senjata Israel-Hamas Tercapai, ini Tenggang Waktunya

Dia menegaskan, Inggris akan akui Palestina jika Israel tidak mengambil langkah-langkah substantif hingga Sidang Umum PBB pada September.

"Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara mencapai dampak maksimal. Dengan solusi tersebut yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak," ujarnya dikutip dari AFP pada Rabu (30/7/2025).

Pengakuan G7 pertama

Langkah Inggris ini diperkirakan akan menjadi tonggak sejarah, mengingat London dan Paris, yang juga menyatakan akan mengakui Palestina pada bulan yang sama dan sekutu utama Israel di G7 serta anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Jika terealisasi, mereka akan menjadi negara G7 pertama yang mengambil langkah tersebut yakni mengakui negara Palestina.

BACA JUGA:Hamas Serang Pasukan-Kendaraan Militer di Selatan Gaza

Pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron lebih dulu mengumumkan, Paris akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September mendatang.

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot menyambut baik keputusan Inggris, seraya menyebutnya sebagai bagian dari momentum menghentikan kekerasan yang terus berulang di kawasan tersebut. Namun, langkah ini mendapat penolakan keras dari Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS).

Pemerintah Israel menilai pengakuan tersebut merupakan “hadiah bagi Hamas” dan dapat menghambat upaya mencapai gencatan senjata di Gaza.

Desakan ke Hamas dan Netanyahu Dalam pidatonya, Starmer turut menuntut Hamas agar segera membebaskan seluruh sandera, menandatangani kesepakatan gencatan senjata, melucuti senjata, dan menyatakan tidak akan terlibat dalam pemerintahan Gaza ke depan.

Sumber: