Ikuti Rakor Kepala Daerah, Bupati Muba Komitmen Gali PAD

PALEMBANG, oganilir.co - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Muba HM Toha Tohet SH saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) bertema “Optimalisasi Pendapatan Daerah” yang digelar di Griya Agung Palembang, Senin 6 Oktober 2025.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH ini diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan.

Pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal terkini dan langkah strategis dalam menghadapi penurunan signifikan DBH yang berdampak pada kapasitas fiskal dan kemampuan pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program pembangunan.

BACA JUGA:Matangkan Persiapan Porprov-Peparprov Sumsel 2025, Pemkab Muba Gelar Simulasi Teknis di Venue

Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari potensi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Upaya konkret harus dilakukan kepada wajib pajak, terutama kendaraan milik pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing,” kata Deru.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Muba H M Toha Tohet menyampaikan bahwa Pemkab Muba telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

“Pemerintah Kabupaten Muba akan terus berinovasi dalam menggali potensi PAD, termasuk melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan pengembangan sektor ekonomi lokal berbasis sumber daya alam serta UMKM,” ungkapnya.

BACA JUGA:Festival Randik Resmi Dibuka, ini Pesan Bupati Muba

Lanjutnya, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan semakin diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi daerah. BUMD, menurutnya, tidak hanya menjadi instrumen bisnis pemerintah, tetapi juga pilar penting dalam menopang pendapatan daerah.

“Kita akan pastikan BUMD dikelola profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ujar Toha.

Selain itu, Pemkab Muba juga berkomitmen mengoptimalkan tata kelola keuangan dan aset daerah agar lebih transparan, efisien, dan produktif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal jangka panjang dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Muba Ariyanto SE MSi turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat meninjau kembali mekanisme pembagian DBH secara lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.

Sumber: