Harga TBS Turun, Wakil Rakyat Luwu Utara Siap Demo Pemprov Sulsel
Komisi III DPRD Luwu Utara melaksanakan rapat dengar pendapat anjloknya harta TBS, Kamis (9/4/2026). Foto: Istimewa --
MASAMBA, oganilir.co - Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) setempat. Pertemuan ini digelar untuk membahas persoalan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang saat ini sangat meresahkan petani, Kamis (9/4/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Luwu Utara dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi III, perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta perwakilan petani dari berbagai wilayah.
Dalam forum tersebut, para anggota dewan menyoroti penurunan harga TBS yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, mengingat banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan sawit.
BACA JUGA:Sekretaris DPRD Luwu Utara Tandatangani Perjanjian Kinerja
Salah satu anggota Komisi III, H Mahfud Yunus MM menyuarakan kritik keras terhadap kinerja pemerintah daerah maupun provinsi yang dinilai belum maksimal dalam upaya mengendalikan dan menstabilkan harga komoditas tersebut.
Dia bahkan menegaskan komitmennya untuk berdiri sejalan dengan aspirasi masyarakat jika kondisi ini terus dibiarkan berlarut.
“Jika persoalan ini tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka saya siap memimpin masyarakat untuk melakukan aksi sebagai bentuk perjuangan atas hak-hak petani,” tegas Mahfud.
BACA JUGA:DPRD Luwu Utara Laksanakan Reses di Kecamatan Rongkong
Lebih jauh, Mahfud Yunus meminta DPMPTSP dan Dinas Pertanian agar lebih proaktif dan gigih memperjuangkan kepentingan petani. Termasuk melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna mendorong penyesuaian harga TBS yang lebih adil dan layak.
RDP ini menjadi wadah penyerapan aspirasi bagi para petani yang berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk menstabilkan harga serta melindungi kesejahteraan mereka.
Para peserta rapat sepakat bahwa dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan agar persoalan ini segera menemukan solusi.
Di tengah kondisi harga yang terus tertekan, para petani berharap hasil dari pertemuan ini tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan segera ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata yang benar-benar berpihak kepada rakyat. (ril/dri)
Sumber:


