PRABUMULIH, oganilir.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih sudah mulai membentuk fraksi. Jika tak ada perubahan, jumlah fraksi di DPRD terdiri dari 5 fraksi.
Berdasarkan informasi, dari total 5 fraksi yang ada di DPRD Prabumulih, fraksi yang paling gemuk yaitu PDI-Perjuangan. Hal itu dibenarkan Ketua DPC PDI-P, Ir Dipe Anom, Kamis 10 Oktober 2024.
"Sesuai dengan hasil komitment bersama dengan PPP, PAN, Hanura dan Nasdem maka kami bergabung dalam 1 fraksi PDI Perjuangan," ujar Dipe.
Pria yang sudah empat periode terpilih menjadi anggota DPRD Prabumulih itu menyebutkan, jumlah total fraksi PDI-P beranggotakan 11 orang. "Ya, kita yang paling banyak anggotanya," sebutnya.
BACA JUGA:Hasil Survei Pilkada Banyuasin Bermunculan, Ini Kata Kandidat Paslon No Urut 1 dan 2
BACA JUGA:Pendaftaran Calon Kepala Daerah Resmi Dibuka, Seluruh Provinsi Gelar Pilkada, ini Nama-Namanya
Senada diungkap Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deni Victoria SH MH membenarkan bahwa pihaknya sudah melakukan musyawarah perihal fraksi di DPRD.
Dari total 30 anggota DPRD maka komposisi fraksi kedepan ada 5 fraksi. "Ke-lima fraksi itu yakni Demokrat, Gerindra, PDIP, PKS dan Golkar," sebutnya.
Masih kata Deni, untuk fraksi Gerindra terdiri dari Gerindra dan PBB dengan total 6 kursi sedangkan di PDI-P ada Hanura, PAN, PPP, Nasdem dengan total 11 kursi. "Jadi fraksi PDI-P ini merupakan fraksi yang paling gemuk," lanjutnya.
Sementara untuk fraksi Demokrat, Golkar dan PKS berdiri sendiri masing-masing Demokrat 5 anggota, Golkar 4 anggota dan PKS 4 anggora.
BACA JUGA:Pilkada Banyuasin, Golkar Belum Keluarkan Rekomendasi
BACA JUGA:Pilkada OKI Diluncurkan, KPU Perkenalkan Si Tikar Maskot Pilbup
Kendati fraksi sudah terbentuk hasil musyawarah, saat ini pihaknya akan fokus dulu untuk pimpinan definitip dimana surat yang diajukan ke Gubernur Sumsel sudah keluar dan rencananya akan dilakukan pelantikan pimpinan DPRD Prabumulih pada Senin, 14 Oktober mendatang.
"Setelah itu baru pembentukan fraksi, AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dan Tatib (Tata Tertib) dan lanjut kkejar tayang untuk pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2025," tutupnya.