Sebelum pengumuman disampaikan ke publik, Starmer telah berbicara melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam percakapan itu, Starmer menegaskan, situasi kemanusiaan di Gaza sudah tak bisa ditoleransi.
“Ia mendesak Perdana Menteri untuk segera mengambil tindakan guna mencabut semua pembatasan akses bantuan,” ujar juru bicara Downing Street.
Starmer juga melakukan komunikasi dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Menurut pernyataan resmi, Abbas menyambut baik komitmen Inggris tersebut.
Tekanan politik dan kemanusiaan Tekanan terhadap Starmer untuk mengakui Negara Palestina datang dari berbagai arah, baik domestik maupun internasional.
BACA JUGA:Yahya Sinwar Tewas, Hamas Dipimpin Khaled Meshaal
Selama kunjungan kenegaraan ke Inggris bulan ini, Macron secara terbuka mendorong pengakuan bersama terhadap Palestina. Sementara itu, lebih dari 220 anggota parlemen Inggris dari sembilan partai politik, termasuk Partai Buruh, menerbitkan surat bersama pada Jumat lalu yang mendesak Starmer segera mengambil tindakan konkret.
Dorongan ini juga tertuang dalam manifesto Partai Buruh yang memenangkan pemilu 2024, sebagai bagian dari komitmen terhadap solusi dua negara: Israel yang aman berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat. Namun, seruan semakin menguat seiring memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza.
"Rakyat Palestina telah menanggung penderitaan yang mengerikan. Hal ini harus diakhiri," ujar Starmer dalam pidatonya.
BACA JUGA:Hamas Buka Peluang Gencatan Senjata dengan Israel, ini Syaratnya
Sebagai bentuk respons cepat, Inggris mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan pertama ke Gaza pada hari yang sama. Bantuan berupa pasokan penyelamat jiwa dikirim melalui udara dengan dukungan dari Yordania.
Starmer menyampaikan apresiasi kepada Raja Abdullah II dalam percakapan telepon, meskipun keduanya sepakat bahwa pengiriman bantuan udara tidak bisa menggantikan akses jalur darat yang lebih efektif untuk menyalurkan makanan dan kebutuhan mendesak lainnya.
Tidak akan ada veto
Starmer menegaskan bahwa keputusan Inggris untuk mengakui Palestina akan tetap dilakukan secara independen. Pemerintah akan mengevaluasi apakah pihak-pihak terkait telah memenuhi tuntutan pada bulan September.
Namun ia menekankan, “Tidak seorang pun boleh memiliki hak veto atas keputusan kami”.
BACA JUGA:Mahkamah Internasional Keluarkan Putusan Sementara Sidang Genosida Israel, Hamas Mengapresiasi
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy, yang tengah menghadiri konferensi PBB di New York yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi untuk mendukung solusi dua negara, mendukung langkah ini.
Lammy menyatakan, Inggris memiliki tanggung jawab sejarah dalam konflik tersebut, mengingat peran penting London dalam pembentukan Israel melalui Deklarasi Balfour pada 1917.