Seleksi PPPK di Muratara Alami Kegaduhan

Seleksi PPPK di Muratara Alami Kegaduhan 

MURATARA, oganilir.co - Peserta tes seleksi PPPK 2023, kouta Pemda Muratara, protes nilai pengumuman CAT BKN dan nilai pengumuman usai seleksi berbeda.

Banyak peroeh nilai tertinggi justru dinyatakan tidak lulus seleksi honore PPPK, dan peserta yang memilkki niai rendah dari hasil seleksi jutru dinyatakan lulus.

Sistem perekrutan honorer PPPK yang dilakukan Pemerintah kembali menuai kontroversi. Bahkan banyak perserta honorer K2 yang sudah lama mengabdi dan mendapat lebel prioritas di tingkat daerah, justru tidak lolos dalam seleksi tersebut.

April salah satu peserta yang ikut seleksi honorer PPPK di Muratara, mengungkapkan. Secara pribadi dia mengaku bingung dengan fenomena pengumuman hasil seeksi perekrutan PPPK 2023 ini.

BACA JUGA:Temui Peserta Tes PPPK, Plt Bupati OKI Beri Motivasi

Dari hasil seleksi ada beberapa kejanggalan, seperti nilai CAT BKN dan nilai saat keluar usai pengumuman berbeda, nilai hasil CAT mendadak berkurang, nilai kecil bisa berubah jadi besar, ada tambahan kategori penilaian profesionalisme dan lainnya.

"Sepengetahuan saya hanya di Muratara yang penilaiannya beda dari daerah-daerah lainnya. Berikan penjelasan kepada kami yang tidak mengerti dengan penilaian ini," ucapnya, Sabtu 23 Desember 2023.

Kabar soal hasil pengumuman selesi PPPK ini juga mendapat sorotan dari sejumlah pihak mulai dari DPRD tingkat kabupaten hingga DPR RI. Seperti yang diungkap Yudi Nugraha anggota DPRD Muratara.

Dia menyampaikan secara terbuka di media sosial miliknya, di meminta BKPSDM dan Dinas Pendidikan harus transparan. Dalam menggunakan pengamatan prilaku profesionallisme, karena dianggap sangat tidak objektif.

BACA JUGA:Tinjau Peserta Seleksi PPPK, Doa Tulus Disampaikan Plt Bupati OKI

"karena sudah ikut CAT sudah independen dan mempunyai standar. Kalau menggunakan pengamatan profesionalkisme itu ada indikasi praktek korupsi (titip-titip)," ujarnya. Dia juga mengomentari, jika memang benar adanya penarikan sejumlah uang untuk kelulusan PPPK itu termasuk zolim.

"Kita minta Disdik transparan buka apa yang jadi dasar pengamatan . Sehingga menimbulkan perbedaan signifikan terhadap hasil penilaian point ini," ujarnya.

Sementara itu, kegaduhan soal pengumuman hasil seleksi CAT PPPK ini juga sudah didengar langsung Bupati Muratara, H Devi Suhartoni. Bupati menyampaikan, kegaduhan ini tidak hanya terjadi di Muratara namun juga terjadj di daerah lainnya.

Sumber: