Pemkab-DPRD Muba Sambangi Kemenkes Perjuangkan Pengangkatan Paramedis Menjadi PPPK

Pemkab-DPRD Muba Sambangi Kemenkes Perjuangkan Pengangkatan Paramedis Menjadi PPPK

Kunjungan jajaran Pemkab dan DPRD Muba ke kantor Kemenkes, Jumat 5 Juli 2024. --

Pemkab-DPRD Muba Sambangi Kemenkes Perjuangkan Pengangkatan Paramedis Menjadi PPPK

JAKARTA, oganilir.co - Tak hanya mendatangi kantor Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Pemkab dan DPRD Muba untuk memperjuangkan pengangkatan tenaga non ASN menjadi PPPK. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan DPRD Muba juga mendatangi kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jumat 5 Juli 2024.

Rombongan dari Kabupaten Muba ini disambut hangat oleh Analisis Perencanaan dan Pengadaan ASN Bidang Kesehatan Nisa di lantai 3 ruang perencanaan Kantor Kemenkes RI.

Ketua DPRD Muba H Sugondo mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan atas sambutan baiknya. "Intinya kehadiran kami ke sini berharap seluruh tenaga Non ASN Muba ini dimudahkan dengan harapan mereka bisa jadi PPPK tahun ini," kata Sugondo.

BACA JUGA:PT DSSP Power Sumsel Buka Loker, Lamaran Diantar Langsung ke Disnaker Muba

Wakil ketua DPRD Jon Kenedi berharap ada kebijakan yang adil dari Kemenkes terhadap tenaga non ASN kesehatan, karena tenaga non ASN ini sudah mengabdi untuk daerah. "Kami juga minta untuk 24 orang tenaga kesehatan dari D4 Bidan Pendidik bisa diprioritaskan. Kami seluruh anggota DPRD Muba sangat mendukung seluruh Tenaga Non ASN Muba Jadi PPPK. Harapan kami, tenaga non ASN di Muba baik dari Guru, Kesehatan dan tenaga teknis ini bisa diangkat menjadi PPPK semua di tahun 2024 ini," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Sekayu dr Sharlie Kanedy dalam sambutannya juga berharap Kemenkes dapat mempermudah syaratnya sehingga tenaga kesehatan ini bisa mengikuti tes dan bisa diakomodir pada penerimaan PPPK tahun ini.

"Kami dari RSUD Sekayu berharap kepada Kemenkes apa yang disampaikan menjadi atensi serius, dan formasi PPPK bisa ikut semuanya dan tidak ada tenaga non ASN ketinggalan," ucapnya.

BACA JUGA:Pemkab-DPRD Muba Datangi KemenPAN Perjuangkan Pengangkatan Honorer Jadi PPPK

Menanggapi hal yang disampaikan, jajaran Kemenkes melalui Analisis Perencanaan dan Pengadaan ASN Bidang Kesehatan Nisa menayampaikan apresiasi kepada jajaran DPRD Muba dan jajaran Pemkab Muba yang mengurusi hal ini.

"Terima kasih atas kunjungannya. Terima juga atas aspirasi dan masukan yang telah disampaikan akan kami sampaikan dan koordinasi ke Kemenpan RB. Untuk tahun 2021-2022 kami yang membuat Afirmasinya, tapi untuk tahun 2024 ini, kebijakannya dari KemenpanRB. Kami pastinya akan berupaya semaksimal mungkin agar tenaga non ASN kesehatan bisa terakomodir semuanya," tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Wakil Ketua III DPRD Muba Endi Susanto, Kepala BKPSDM Muba diwakili Kabid Pengadaan M Nur Amin, Kabid Sumber daya Kesehatan Dinkes Muba Liliarosa, Direktur RSUD Sekayu dr Sharlie Kanedy, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Ridati Murdiyanti, Ketua Forum Komunikasi Non ASN Muba, perwakilan penyuluhan Pertanian Muba.

Sumber: