Kabid dan Kadis DLH OKI Beda Tanggapan Soal Tiga Unit Motor Sampah Jadi Bantuan dari Siapa?

Kabid dan Kadis DLH OKI Beda Tanggapan Soal Tiga Unit Motor Sampah Jadi Bantuan dari Siapa?

Tiga unit motor sampah--

Kabid dan Kadis DLH OKI Beda Tanggapan Soal Tiga Unit Motor Sampah Jadi Bantuan dari Siapa?

KAYUAGUNG, oganilir.co - Tiga unit motor sampah yang dianggarkan tahun lalu di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) OKI dipertanyakan. Pasalnya Tahun lalu DLH ini selain menganggarkan sendiri juga dibantu oleh DLH Sumsel dan Bank Sumsel Babel.

Kepala Bidang Persampahan DLH OKI, Heri Susanto saat dikonfirmasi wartawan menyebut, untuk tiga unit motor sampah yang ada saat ini merupakan bantuan DLH Sumsel." Jadi motor sampah ini yang ada saat ini bantuan dari Provinsi Sumsel,"terangnya Sabtu 6 Juli 2024.

Sementara itu, Kepala DLH OKI, H Aris Panani membantah kalau tiga unit motor sampah yang ada saat ini dianggarkan oleh DLH Kabupaten OKI." Itu kami anggarkan tahun lalu," tegasnya.

Jadi tidak ada bantuan dari DLH Sumsel ini hanya kesalahan penyampaian saja karena pihaknya melalui Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) OKI.

BACA JUGA:Kadiskominfo Prabumulih Dukung Pj Wako Berantas Narkoba

Jadi motor sampah itu selama setahun ini sudah digunakan untuk mengangkut sampah yang ada. Dalam sehari volume sampai mencapai 20 ton.

Direktur Eksekutif Pusat Terpisah Riset Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat (PRISMA) mengaku, M Salim Kosim bingung dengan pernyataan yang berbeda di lontarkan Kabid dan Kepala Dinas." Ini harus dilakukan audit karena bisa jadi fiktif," tegasnya.

Ia mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi mendalam guna mengungkap kebenaran informasi terkait pengadaan motor sampah di DLH OKI.

Jika terbukti ada pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

BACA JUGA:Usai Diperpanjang Masa Jabatan, 314 Kades di OKI Langsung Perpanjang MoU dengan Kejari

Masyarakat juga diimbau untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan informasi yang relevan. "Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik adalah harga mati yang harus ditegakkan,"tandasnya.

Sumber: