Ini Rekomendasi Rakernas PB PTMSI, Salah Satunya Singgung Keberadaan IPL

JAKARTA, oganilir.co - Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) mengggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (11/11/2025) yang dihadiri Ketua Umum PB PTMSI Peter Layardi Lay dan 34 Ketua Pengprov PTMSI di Indonesia. 

Rakernas dibuka oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Soedarmo. Pada kesempatan itu, Soedarmo memastikan mengakui PB PTMSI sebagai anggota KONI Pusat secara sah dan tidak ada organisasi tenis meja lain di Tanah Air.

Ketua Umum PB PTMSI Peter Layardi Lay menuturkan bahwa rakernas yang digelar dan berakhir hingga Selasa pukul 24.00 itu menghasilkan beberapa poin rekomendasi. Yakni pembentukan tim perumus AD/ART untuk perubahan logo dan filosofi, pembentukan Tim Penjaringaan dan Penyaringan (TPP), pelarangan Pengprov, pelatih atlet untuk kegiatan di luar rekomendasi PB PTMSI serta sanksi-sanksinya, usulan penambahan nomor pertandingan di PON mulai dari PON Indoor 2026 dan PON 2028, seluruh Pengprov membuat pernyataan sikap kepada pemerintah, ITTF, ATTU, dan SEATTA untuk tidak menerima IPL sebagai anggota karena bertentangan dengan statuta ITTF. Dimana anggota ITTF adalah asosiasi yang mengurusi satu negara, bukan club. Sebab, club berada di pengurus kabupaten atau kota dan club-club yang ada juga menjadi anggota di kabupaten/kota PTMSI. Sehingga memunculkan kebingungan.

BACA JUGA:Petenis Meja Pelatnas Putri PB PTMSI Juara di 2 Nomor di Malaysia

"Rekomendasi lainnya, menentukan tuan rumah Kejurnas 2026 Lampung dan Sumbar mengajukan diri yang nanti akan diputuskan PB PTMSI. Menetapkan Munas di bulan Maret 2026 sekaligus Munaslub perubahan AD/ART," kata Peter Layardi saat dihubungi oganilir.co Rabu.

Dia menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada Pengprov, Pengkab, dan Pengkab yang terlibat dalam kegiatan IPL berupa pencabutan SK. "Kita tidak main-main dalam memberikan sanksi kepada Pengprov, Pengkab, dan Pengkot PTMSI yang terlibat dalam IPL," tegasnya. 

Kepada atlet, lanjut Peter, sanksi juga akan diberikan jika terlibat dari kegiatan IPL. Atlet dan pelatih yang terlibat dalam IPL, sanksinya tidak bisa mengikuti Porprov dan PON. "Rekomendasi dari PB PTMSI berlaku kepada atlet dan pelatih yang akan mengikuti Porprov dan PON," ujarnya. 

Dia menyatakan bahwa seharusnya persoalan tenis meja di Tanah Air yang disebut-sebut sebagai dualisme sudah berakhir. Namun ia heran dengan dibentuknya IPL oleh oknum-oknum tertentu yang tidak mau tenis meja damai dan bersatu untuk Merah Putih.

BACA JUGA:3 Petenis Meja Pelatnas Putri PB PTMSI Ikut Turnamen di Malaysia, Huliatul-Damai Keluar Pool

“Jadi kami juga bingung bagaimana tiba-tiba dibentuk IPL yang notabene adalah event organizer dimana pesertanya hanya beberapa klub. Klub-klub itu yang ada di bawah Pengkab dan Pengkot kami,” imbuhnya.

Pihaknya menyinggung munculnya IPL bermula dari rekomendasi dari PB PTMSI, di mana saat itu IPL seperti EO yang menggelar kejuaraan. Karenanya, ia mengaku heran kenapa sekarang malah dimunculkan, bahkan didaftarkan ke federasi internasional.

Sumber: