Ini Penyebab Wabup Gorontalo Marah-Marah saat Pelantikan Pejabat
GORONTALO, oganilir.co – Sudah menjadi rahasia umum pasangan kepala daerah, apakah itu gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota tidak banyak yang seiring sejalan setelah dilantik sebagai pasangan "raja".
Seperti yang terjadi pada pasangan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo-Hendra S Hemeto.
Wakil Bupati Gorontalo Hendra S Hemeto meluapkan emosinya saat pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Kamis 14 Desember 2023.
Dalam video yang beredar di media sosial, Wabup Hendra mengenakan kemeja kuning masuk ke dalam gedung Kasmat Lahay. Ia kemudian mengambil mic yang berada di Depan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo.
BACA JUGA:Bupati Panca Terima Anugerah Meritokrasi KASN 2023
Hendra berteriak dengan suara keras, namun mic yang dipakainya tidak berfungsi. Sehingga pendapat atau pernyataan Hendra tak begitu terdengar. Dalam video itu Wabup Gorontalo yang marah-marah coba ditenangkan oleh seorang staf protokoler di lingkungan pemerintah kabupaten dan beberapa petugas Sat Pol PP lainnya.
Wabup Hendra mengaku kecewa dengan apa yang dialaminya. Dirinya kemudian dengan tegas mempertanyakan etika pemerintah yang sebenarnya.
“Saya pertanyakan ke mereka. Ini kegiatan apa. Kok saya ada di kantor sudah dua hari tidak diberitahukan. Mana etika pemerintahan yang kalian junjung tinggi,” kata Hendra Hemeto.
Dia juga mengingatkan bahwa keberadaan Hendra Hemeto dalam pemerintahan itu diakui oleh undang-undang. Sehingga, patutlah dirinya harus mengetahui kegiatan-kegiatan pelantikan seperti tadi.
BACA JUGA:Aksi Tandingan, Mantan Wabup Galang Massa Dukung Pj Bupati Banyuasin
“Saya katakan sekali lagi, saya ada dalam pemerintahan ini diakui oleh undang-undang. NDH ada bukan Karena Nelson. Tapi juga ada bagian dari Hendra Hemeto,” ucap Hendra Hemeto.
Dia tidak berniat membatalkan pelantikan yang terjadi. Melainkan meminta ditunda. “Ini sudah keterlaluan. Sudah tau saya ada tetap saja tidak ada koordinasi. Bahkan tidak ada undangannya. Minimal ada koordinasi. Mana etika birokrasi yang dimaksud. Jadi saya minta pelantikan ini ditunda,” tandasnya.