PPP Gelar Muktamar, ini Pesan Waketum KH Musyafa Nur

JAKARTA, oganilir.co - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar yang salah satu agendanya memilih Ketua Umum periode 2025-2030. 

Wakil Ketua Umum DPP PPP KH Musyafa Nur menyatakan bahwa Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi partai yang salah satu agendanya memilih Ketum Umum 2025-2030. Dia menegaskan siapapun Ketum PPP yang terpilih hasil muktamar harus dihormati.

"Siapapun Ketum PPP nanti, baik dari internal atau eksternal, semua proses dan hasilnya kita serahkan di forum Muktamar dan harus kita hormati bersama," kata Musyafa dalam keterangannya, Senin 19 Mei 2025.

Dia menambahkan bahwa Sekjen PPP Arwani Thomafi telah menerima aspirasi terkait agenda perubahan dari Pimpinan Majelis DPP, para Kiai dan DPW. Msyafa mengatakan, hal disampaikan kepada Sekjen PPP salah satunya juga perubahan struktur partai.

BACA JUGA:Ormas PPP Hadir di Muba, ini Kiprahnya

"Gus Arwani selaku Sekjen menerima aspirasi dan usulan terkait PPP dari para Kiai, Pimpinan Majelis dan temen-temen DPW. Banyak hal yang disampaikan misalnya terkait perubahan struktur dan pengelolaan organisasi partai, kepemimpinan dan strategi pemenangan partai," ujarnya.

Musyafa mengatakan beberapa DPW juga ada yang berpendapat untuk melanjutkan kepemimpinan Plt Ketum H Muhammad Mardiono. Suara atau aspirasi kader tentu akan dibawa ke muktamar PPP.

"Semua pendapat dan pilihan itu sah untuk nanti dibawa ke Muktamar X dan apapun keputusannya harus kita hormati," tegasnya.

Usulan Perubahan Struktur PPP

Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Saiful Hidayat menyampaikan DPW PPP yang menginginkan agenda perubahan di Muktamar menyampaikan aspirasi kepada Sekjen PPP Arwani Thomafi. Para Ketua dan atau Sekretaris DPW tersebut menegaskan agar agenda perubahan diperjuangkan dalam Muktamar.

BACA JUGA:Politisi Senior PPP Mudrick Sangidu Meninggal Dunia

"Selaku Ketua DPW PPP Jawa Barat saya aktif berdiskusi dan menyampaikan gagasan perubahan ke Gus Sekjen terkait Muktamar nanti," ujarnya.

Pepep juga mengatakan sebagian besar DPW yang menemui Sekjen Arwani yakni DPW yang berpendapat perlunya dibuka ruang untuk perubahan AD ART di Mukernas II Desember 2024. Perubahan dimaksud salah satunya perubahan syarat calon Ketua Umum.

Ketua DPP PPP Qoyum A Jabbar yang juga Sekretaris Sidang Pleno dalam Mukernas II mengatakan bahwa Mukernas II PPP yang dilaksanakan 13 Desember 2024 di Jakarta dan diikuti Pengurus Harian DPP, Pimpinan Majelis DPP, Ketua Lembaga DPP dan Para Ketua-Sekretaris DPW itu tidak memutuskan boleh tidaknya perubahan AD/ART.

Sumber: