Mahfud MD Segera Mundur dari Menko Polhukam, Bagaimana Capres/Cawapres Lain?

Mahfud MD Segera Mundur dari Menko Polhukam, Bagaimana Capres/Cawapres Lain?

JAKARTA, oganilir.co - Pemilihan umum sudah di depan mata. Namun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden belum tergerak untuk mundur dari jabatannya sebagai pejabat publik. 

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD baru menyatakan keingiinannya untuk mundur dari jabatannya. 

Menteri asal Madura itu menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan keamanan. Pernyataan itu disampaikan calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa 23 Januari 2024.

Mahfud mengamini pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.  "Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud. 

BACA JUGA:Cegah Pelanggaran Pemilu, Timnas AMIN Minta Capres-Cawapres Cuti dari Jabatan

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.  Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.  Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya. Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.

Ganjar Pranowo sebelumnya mengaku telah berbincang dengan Mahfud MD untuk menarik diri dari Menteri Polhukam. "Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.

Gubernur Jawa Tengah dua periode itu melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota. Saran itu juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

 

Sumber: