Komisi III DPRD Kota Prabumulih Tinjau Inspeksi Mendadak Guna Menormalisasi Sungai Kelekar

PRABUMULIH, oganilir.co - Komisi III DPRD Kota Prabumulih melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan normalisasi Sungai Kelekar di beberapa titik yang ada di kota Prabumulih, Rabu 18 Desember 2024 . 

Salah-satu nya, di kawasan Sungai Kelekar yang ada di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih yang sempat dikeluhkan warga belum lama ini. 

Di lokasi, Komisi III yang dipimpin oleh Nicho Adha Pranata didampingi sekretaris Evi Susanti dan seluruh anggota komisi III lainnya mendengarkan keluhan serta keinginan warga yang tinggal tak jauh dari proyek Bangun (Bantuan Gubernur) tersebut. 

Ketua RT 05, RW 04, Mukson mengaku sebenarnya normalisasi kelekar sangat dibutuhkan serta diharapkan masyarakat. Hanya saja, selama ini kurang koordinasi dan pembangunan talud di sekitar lokasi pun belum 100 persen. 

BACA JUGA:Kukuhkan Forum Pembauran dan Forum Kewaspadaan Masyarakat, Ini Harapan Pemda dan Kesbangpol OKI

BACA JUGA:Wakapolda Sumsel Tinjau Pembangunan Gedung SPKT Polres Ogan Ilir, Layak Jadi Percontohan

"Alhamdulillah, kami senang dan memang sangat berharap normalisasi ini. Untuk itu, kami harapkan pembangunan talud terus berlanjut," sebutnya. 

Ditambahkan warga lain, sebenarnya masyarakat di sekitar lokasi normalisasi berterima kasih dengan adanya pembangunan talud disini. "Tapi kami juga berharap agar jangan dirusak talud lama. Karena di Januari 2024 rumah kami tenggelam dan kami takut hal itu kembali terjadi jika tak ada talud," sambungnya. 

Pihaknya pun berharap, pembangunan talud bisa dilakukan sampai tuntas dan untuk sementara waktu minta penanggulangan darurat yakni pembangunan bronjong di sekitar kelekar yang belum ditalud. "Semoga normalisasi kelekar ini nantinya dapat terwujud seperti yang kami harapkan," ujarnya. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Prabumulih, Nicho Adha Pranata menyebutkan, proses normalisasi Kelekar khususnya di kawasan RT 05 RW 04 kurang talud. "Karena pembangunan talud ini panjang 100 meter sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya). Untuk itu kita akan berkoordinasi dengan PU agar ditambah di 2025," tegasnya. 

BACA JUGA:Pembangunan Pabrik Berdampak Negatif Bagi Pemukiman Warga, Anggota DPR Banyuasin Lakukan Kunjungan

BACA JUGA:Anggaran Minim, Pemkab Banyuasin Ajukan Pembangunan 2 Kantor Camat ke Pusat

Ditambahkan Evi Susanti, setelah melakukan sidak di lokasi normalisasi Kelekar, akhirnya pihaknya mendapatkan solusi bahwa dari total normalisasi sepanjang 27 km tapi belum semua nya yang di talud. 

"Jadi yang terkena dampak normalisasi ini akan segera diperbaiki oleh Dinas PUPR dan untuk penanganan darurat akan dibronjong serta dilapisi terpal. Sedangkan di 2025 akan dianggarkan kembali kekurangan talud dari pangkal sampai ujung akan di talud lebih kurang 70-80 meter," bebernya. 

Sumber: