Setelah menganalisa siapa yang berkemungkinan menjadi pasangan Panca Wijaya Akbar. Justru lebih menarik adalah melihat siapa yang akan menjadi pesaing alias penantangnya?
Sebelumnya banyak pihak yang memprediksi untuk Pilkada tahun 2024 ini, Panca Wijaya Akbar tidak akan punya pesaing. Jangan-jangan justru akan melawan tabung kosong seperti yang pernah terjadi di Kota Prabumulih saat Ir H Rido Yahya, MM sebagai incumbent mencalon untuk kedua kalinya sebagai Walikota Prabumulih periode 2018 - 2023.
BACA JUGA:Tersandung Dugaan Pelanggaran Akademik, Profesor di Unas Mundur dari Jabatan Dekan
Namun ternyata dalam beberapa hari belakangan ini, sudah muncul kandidat yang berminat menjadi Bupati Ogan Ilir periode 2025 - 2030. Mereka yang menyatakan secara terbuka yakni Wahyudi Marwan, ST, Ketua DPC PDI Perjuangan Ogan Ilir . Kemudian ada nama Ema, wartawati yang juga Ketua PSI Ogan Ilir .
Kepada wartawan yang mewawancarainya usai Rapat Paripurna DPRD Ogan Ilir , Selasa 16 April 2024, Wahyudi mengatakan dirinya merupakan kandidat Bupati Ogan Ilir nomor satu dari internal PDI Perjuangan. Pada prinsifnya Wahyudi yang saat ini juga Wakil Ketua I DPRD Ogan Ilir , kalau diperintahkan partainya, siap untuk menjadi calon bupati maupun calon wakil bupati Ogan Ilir. Termasuk sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Panca Wijaya Akbar.
Saat ini PDI Perjuangan Ogan Ilir sudah membuka pendaftaran bakal calon bupati/wabup Ogan Ilir . Siapapun yang berminat, baik kader maupun non-kader PDIP dipersilahkan mendaftar.
BACA JUGA:Sidang Pembunuhan Saidina Ali, Keluarga Korban Bela Terdakwa
Wahyudi memang sudah memiliki jam terbang yang cukup di dunia pemerintahan. Dia saat ini sudah tiga periode di DPRD Ogan Ilir sejak tahun 2009. Dua periode diantaranya menjadi Wakil Ketua I DPRD Ogan Ilir . Pada Pemilu lalu, Wahyudi yang merupakan putra asli Desa Muara Penimbung Kecamatan Indralaya ini, kembali terpilih untuk periode ke empat.
Begitu juga dari segi perolehan kursi PDI Perjuangan di DPRD Ogan Ilir , juga relatif stabil. Sejak Pemilu tahun 2004 hingga Pemilu 2024 ini, PDIP memperoleh 5 - 7 kursi, raihan ini selalu menempatkan PDIP sebagai runner up. Karena itu melihat dari track record tersebut, sangat wajar PDIP mencalonkan kadernya sebagai calon bupati/wakil bupati. Apalagi setiap Pilkada selama Ogan Ilir berdiri, PDIP tidak pernah absen mencalonkan kadernya baik sebagai calon bupati maupun sebagai calon wakil bupati. Pada Pilkada Ogan Ilir tahun 2005, PDIP mencalonkan kadernya M Yamin Mangkunegara sebagai calon bupati. Lalu tahun 2010 mencalonkan H Yulian Gunhar untuk posisi calon wabup, tahun 2015 HM Ilyas Panji Alam sebagai calon wabup, dan tahun 2020 kembali Ilyas Panji Alam yang dicalonkan sebagai bupati. Namun dari 4 kali Pilkada tersebut baru satu kali PDIP ikut menang yakni pada Pilkada Ogan Ilir tahun 2015. Kemenangan tersebut juga, tidak terlepas karena bergandengan dengan trah Mawardi Yahya, yang pernah menjadi Bupati Ogan Ilir dua periode.
Namun Wahyudi ataupun siapapun kader PDIP yang dicalonkan, masih harus menggandeng partai lain yang ada kursi di DPRD Ogan Ilir , karena kursi PDIP masih kurang dari 20 persen. Bila tidak berhasil menambah patner dua kursi lagi, maka akan kandas untuk menjadi calon bupati/wabup.
BACA JUGA:Sidang Pembunuhan Saidina Ali, Keluarga Korban Bela Terdakwa
Selain Wahyudi Marwan, calon kandidat lain yang disebut-sebut adalah Ahmad Syafei, SSos, MSi, Ketua Partai Nasdem Ogan Ilir dan juga Wakil Ketua II DPRD Ogan Ilir . Konon nama Ahmad Syafei dikirim ke DPP Partai Nasdem untuk calon bupati/wabup Ogan Ilir pada Pilkada 2024 ini.
Tetapi belum ada pernyataan dari Ahmad Syafei terhadap hal tersebut. Namun diperkirakan Ahmad Syafei yang juga terpilih kembali untuk periode ketiga di DPRD Ogan Ilir , kemungkinan besar menolak untuk dicalonkan, kecuali kalau menjadi Cawabup dari Panca Wijaya Akbar. Mengingat antara Ahmad Syafei dan Panca Wijaya Akbar masih keluarga dekat, yang tentu risih kalau berkompetisi.
Tapi sekali lagi politik itu sangat dinamis, perkembangannya terkadang sangat cepat, bahkan detik per-detik. Konstelasi politik di tingkat nasional dan regional bisa saja mempengaruhinya. (*)