Ini Kronologi Penyerangan 15 WNA Terhadap TNI di Ketapang

KETAPANG, oganilir.co - Satu per satu para pihak angkat bicara terkait insiden penyerangan yang melibatkan 15 warga negara asing (WNA) asal China terhadap prajurit TNI serta warga sipil di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Penyerangan tersebut diduga berawal dari sengketa kepemilikan manajemen perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri (SRM). Dua pihak mengklaim sebagai pengelola sah PT SRM.

Manajemen lama dipimpin Li Changjin, sementara manajemen baru mengklaim telah mengesahkan direksi melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Juli 2025.

Dua versi manajemen PT SRM

Manajemen PT SRM versi lama menyatakan, 15 WNA China tersebut merupakan staf teknis yang dipekerjakan secara resmi di lokasi tambang.

BACA JUGA:Imigrasi Kuala Tungkal Hampir Kecolongan, WNA Bikin Paspor Gunakan Dokumen WNI

Direktur Utama PT SRM versi lama, Li Changjin, membenarkan keberadaan mereka saat insiden terjadi.

Sementara itu, PT SRM versi baru dengan Firman sebagai direktur utama mengklaim telah mengesahkan susunan direksi baru melalui RUPS. Pihak ini juga telah membuat pengaduan ke Polda Kalbar terkait dugaan penyerangan dan perusakan.

Kronologi kericuhan

Peristiwa bentrokan itu terjadi di Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Ahad (14/12/2025) sekitar pukul 15.40 WIB.

Li Changjin menyebut insiden bermula saat staf teknis PT SRM berkewarganegaraan China mengoperasikan drone di area tambang. Ia menegaskan penerbangan drone dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT SRM dan bukan kawasan terlarang.

BACA JUGA:11 WNA Korban Tewas Kereta Gantung di Lisbon, ini Asal Negaranya

“Atas peristiwa tersebut, drone dan telepon seluler milik staf teknis kami sempat disita, sementara rekaman di dalam perangkat dihapus, sebelum akhirnya dikembalikan,” kata Li Changjin.

Ia menambahkan, staf teknis tersebut merasa ketakutan karena perlengkapan mereka disita secara tiba-tiba oleh pihak keamanan perusahaan versi baru serta prajurit TNI.

“Kami juga tidak mengetahui kepentingan pihak tertentu berada di lokasi tersebut,” ujarnya.

Aktivitas dinilai tanpa izin Direksi

Sumber: