Honorer Diangkat PNS Tanpa Tes Benarkah? Tapi Sayangnya Ada Syarat Setelah RUU ASN Tersebut Diberlakukan

Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah.

Namun di sisi lain, publik ingin ASN lincah, cepat, dan berstandar internasional.

BACA JUGA:Musibah Tahun Baru, Kembang Api Meledak di Tangan Wakil Bupati Kaur Saat Puncak Perayaan Pergantian Tahun 

BACA JUGA:Selamat Tinggal Tahun 2022, Ini Label Jam Tangan asal Swiss yang PastInya Masih akan Diburu di Tahun 2023

Jika semua tenaga honorer diberhentikan, akan berdampak pada pelayanan publik.

"Ada dilema bagaimana sistem rekrutmen ini kadang tidak berjalan profesional, zona nyaman, dan seterusnya. Ini lah dilema-dilema yang kita hadapi dan ini sedang kita cari alternatif-alternatif terus-menerus ya," tutur Azwar.

Oleh karena itu, pihaknya terus berkonsolidasi dengan semua pihak.

BACA JUGA:Saksi Mata Sebut Petasan Besar Meledak di Tangan Wakil Bupati Kaur Saat Detik-detik Jelang Tahun Baru 2023

BACA JUGA:Selamat Tinggal Tahun 2022, Ini Label Jam Tangan asal Swiss yang PastInya Masih akan Diburu di Tahun 2023

Selain DPR, ia berkoordinasi dengan beberapa asosiasi, seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Kemudian, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta berbagai forum tenaga honorer dan organisasi guru.

"Lagi kita exercise bareng-bareng dengan anggarannya, dengan teman-teman daerah. Kalau ini diberhentikan semua akan berdampak pada pelayanan publik di bawah.

BACA JUGA:Musibah Tahun Baru, Kembang Api Meledak di Tangan Wakil Bupati Kaur Saat Puncak Perayaan Pergantian Tahun 

BACA JUGA:Selamat Tinggal Tahun 2022, Ini Label Jam Tangan asal Swiss yang PastInya Masih akan Diburu di Tahun 2023

Oleh karena itu, kita cari alternatif yang benar," kata Anas.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah juga mencari cara untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer.