PRABUMULIH, oganilir.co - Anggota Komisi II DPR RI HM Giri Ramanda Kiemas melakukan sosialisasi Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Fave Hotel kota Prabumulih, Selasa 3 November 2024.
Kegiatan juga dihadiri Penjabat Walikota Prabumulih diwakili staf ahli Mulyadi Mukarom, Kepala bidang survey dan pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sumsel, Mahyudin, Forkopimda Prabumulih dan Kepala BPN Prabumulih.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumsel, Ayu Nur Suri SE MM itu dibagikan secara simbolis sertifikat kepada perwakilan masyarakat yang mengikuti program PTSL.
Anggota Komisi II DPR RI HM Giri Ramanda Kiemas mengungkapkan kegiatan itu merupakan kerjasama antara Komisi II DPR RI dengan mitra Kantor ATR/BPN kota Prabumulih dan Kanwil BPN Sumsel untuk mensosialisasikan program-program Kementerian ATR/BPN.
BACA JUGA:32,6 Persen Masyarakat Muba, Hidup Bergantung Penambang Minyak
"Salah satu programnya yakni bagaimana melakukan digitalisasi dalam proses penyediaan layanan kepada masyarakat dan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) untuk masyarakat mendapatkan legalitas atas tanahnya," ungkap Giri ketika diwawancarai usai kegiatan.
Disinggung terkait banyak keluhan masyarakat dalam pengurusan sertifikat, pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel ini mengatakan keluhan dan masukan masyarakat tersebut secara langsung diteruskan ke BPN untuk selanjutnya dilakukan pembenahan.
"Apalagi di Prabumulih kepala BPN-nya baru sehingga ada semangat baru untuk membenahi, hal-hal yang kemarin menjadi masalah agar diselesaikan. Apa kendalanya, apa masalahnya kenapa tidak bisa selesai setifikatnya dan lainnya harus diselesaikan," bebernya.
Lebih lanjut Giri mengaku permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan tersebut harus disosialisasikan BPN kepada masyarakat sehingga program PTSL yang diikuti masyarakat tidak ada kendala.
BACA JUGA:77,7 Persen Masyarakat, Tetap Inginkan Panca Pimpin Ogan Ilir
BACA JUGA:Pj Bupati OKI Kunjungi Desa Sungai Sodong, Dinginkan Ketegangan Masyarakat dengan Perusahaan
"Masyarakat yang mengurus kami imbau tanya dulu bagaimana prosedurnya, bukan berarti dia mendapat sertifikat tapi harus jelas dari mana tanahnya, bagaimana asal usulnya dan persyaratan yang diminta harus dilengkapi sehingga saat PTSL dikeluarkan tidak ada masalah," katanya.
Sementara itu, Kepala BPN Prabumulih Joni Effendi mengungkapkan pada tahun ini BPN kota Prabumulih memiliki target PTSL sebanyak 1.628 persil dan tercapai 100 persen.
"Seluruh terget PTSL kita tuntas dan tadi penyerahan sertifikat dilakukan Anggota DPR RI HM Giri Ramanda," ungkapnya seraya mengatakan sangat senang adanya sosialisasi dari DPR RI terkait program strategis nasional ATR/BPN karena masyarakat akan lebih mengetahui.