Trump Ancam Presiden Venezuela, Janjikan Jaminan Keamanan
Donald Trump (kiri) dan Nicolas Maduro (kanan).--
oganilir.co - Bukan Donald Trump jika tidak menggertak lawan politiknya. Ya, presiden AS dari Partai Republik itu dikabarkan telah mengultimatum Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk segera mundur dari jabatannya dan pergi dari negara itu dengan iming-iming jaminan keamanan.
Menurut laporan Miami Herald pada Senin (1/12/2025), ancaman itu disampaikan Trump kepada Maduro lewat panggilan telepon di tengah kesiapan militer AS untuk kemungkinan melakukan operasi darat di wilayah Venezuela.
Disebutkan, Trump meminta Maduro dan orang-orang terdekatnya, termasuk sang istri Cilia Flores dan anaknya, untuk segera meninggalkan Venezuela guna membuka jalan bagi pemerintahan demokratis di negara itu.
Seorang sumber mengatakan kepada harian AS itu bahwa Maduro meminta "pengampunan global atas kejahatan apa pun yang telah dia dan kelompoknya lakukan," tetapi permintaan itu ditolak.
BACA JUGA:Trump Klaim Perang Rusia-Ukraina Segera Berakhir
"Kedua, mereka meminta untuk tetap mengendalikan angkatan bersenjata — mirip dengan apa yang terjadi di Nikaragua pada '91 dengan Violeta Chamorro," kata sang sumber, merujuk pada presiden wanita pertama Nikaragua yang terpilih dalam pemilu menjelang akhir perang saudara.
"Sebagai imbalannya, mereka akan mengizinkan pemilu yang bebas," kata sumber itu.
Trump pada Ahad membenarkan bahwa dia melakukan panggilan telepon dengan Maduro, tetapi menolak memerinci isi percakapan mereka.
Konfirmasi itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Venezuela.
Trump baru-baru ini menyatakan bahwa wilayah udara Venezuela akan "sepenuhnya ditutup." Venezuela mengecam pernyataan itu dan menuntut "penghormatan tanpa syarat" terhadap wilayah udaranya.
BACA JUGA:Diancam Trump, Presiden Meksiko tak Gentar
Departemen Luar Negeri AS telah menetapkan kartel Cartel de los Soles di Venezuela sebagai organisasi teroris asing (FTO) sejak 24 November.
Menurut AS, kartel itu dipimpin oleh Maduro dan pejabat tinggi lain dari rezim "yang tidak sah." (antaranews.com/dri)
Sumber:
- Share:
