Prabowo Minta ONH Turun Lagi, Beberapa Skema Dikaji

TANGERANG, oganilir.co - Kabar baik bagi jemaah calon haji (JCH) yang telah mendapat nomor porsi dan masuk daftar tunggu. Sebab, pemerintah akan menurunkan biaya atau ongkos naik haji (ONH) Meski tahun ini sudah ada penurunan biaya haji sampai Rp4 juta, jumlahnya diminta Presiden Prabowo Subianto untuk kembali ditekan agar makin murah.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji sederet skema untuk menurunkan harga transportasi khususnya harga tiket pesawat agar ongkos haji bisa turun lagi. Salah satu yang utama adalah menurunkan tiket pesawat untuk berhaji.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan transportasi menjadi biaya utama yang jadi sasaran untuk diturunkan. Menurutnya, 30 persen biaya haji merupakan ongkos transportasi.

BACA JUGA:BP Haji Tambah Petugas Perempuan, ini Alasannya

"Terutama transportasi karena memang kita lebih besar di transportasi 30 persen biaya haji ada di transportasi," beber Dahnil di Terminal 2F, Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Ahad (4/5/2025).

Tugasnya jelas, yaitu menekan harga tiket pesawat tanpa mengurangi pelayanan. Apalagi untuk maskapai penerbangan, meski tiketnya diturunkan, namun pelayanan dan keamanan pesawat juga tak boleh berkurang.

"Tugas kita menelusuri cost pembentuk biaya haji supaya bisa dikurangi terutama yang menyebabkan inefisiensi tetapi tidak mengurangi pelayanan," tegas Dahnil.

Selain menekan ongkos tiket pesawat, Danhil juga mengatakan pemerintah bakal terbuka agar lebih banyak maskapai yang bisa menawarkan pelayanan haji. Dengan begitu, persaingan usaha terbentuk dan bukan tidak mungkin masyarakat bisa mendapatkan pelayanan baik dengan harga jauh lebih murah.

BACA JUGA:Alhamdulillah... BPIH Musim Haji 2025 Turun

"Kan sudah tahun ini nambah Lion Air di dua daerah, di dua embarkasi. Ya kemungkinan kita buka lagi bisa jadi," ujar Dahnil.

Yang sulit untuk mendatangkan maskapai lain adalah kewajiban pangsa pasar 50 persen untuk maskapai Saudi pada pelayanan haji. "Ya karena aturannya 50 persen itu harus dari saudi. Jadi sulitnya sektor penerbangan ini kita terikat dari pemerintah Saudi sebagai tempat sasaran kita," tukas Danhil. (detik.com/dri)

 

Sumber: