Ruas Tol Harus Mampu Membuka Potensi Ekonomi Baru

JAKARTA–OGANILIR.CO- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono  mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur bukan semata-mata proyek fisik, tetapi bagian integral dari sistem ketahanan nasional. 

"Setiap ruas tol harus mampu membuka potensi ekonomi baru serta berperan dalam memperkuat ekosistem logistik nasional,"kata  Agus Harimurti Yudhoyono dalam pembukaan forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

Pernyataan  Menteri Koordinator Bidang  Infrastruktur ini sejalan dengan semangat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yang secara nyata membuktikan bahwa infrastruktur menciptakan dampak sosial ekonomi dimensi yang lebih luas dari sekadar konektivitas.

BACA JUGA:Unsri Disambangi Tim Indonesian Idol, Wakil Rektor Promosikan UKM Seni

"Keberadaan JTTS mampu menurunkan waktu tempuh, menekan biaya logistik, mempercepat distribusi hasil pertanian dan industri, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai wilayah hingga 70 persen,” kata Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim.

Dikatakan  Adjib pembangunan  JTTS merupakan salah satu inisiatif strategis nasional oleh Pemerintah, dimana saat ini menunjukkan kontribusi yang nyata dalam memperkuat konektivitas antar wilayah di Pulau Sumatera. 

Pembangunan  JTTS  sendiri, dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) berdasarkan mandat pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024, proyek ini tidak hanya menjadi tulang punggung infrastruktur transportasi, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan.  

BACA JUGA:Operasi Patuh Musi 2025 Dimulai ,Polres Ogan Ilir Ingatkan Enam Point Harus Dipatuhi Pengendara

Namun demikian, seperti pada pelaksanaan proyek berskala besar lainnya, maka pembangunan JTTS tidak terlepas dari berbagai macam tantangan yang ada antara lain dinamika pembebasan lahan, dan proses administratif yang kompleks seperti penerbitan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), memerlukan koordinasi lintas lembaga dan memerlukan waktu yang tidak singkat.  

Dimana ketika terjadi deviasi dari jadwal semula, konsekuensinya tidak hanya berdampak pada jadwal konstruksi, tetapi juga pada struktur biaya, beban bunga, dan kelangsungan arus kas proyek. Dalam menyikapi kondisi tersebut, Hutama Karya terus memperkuat pendekatan manajemen risiko untuk memastikan proyek tetap berada dalam batas kelayakan investasi dan tidak membebani keberlangsungan keuangan perusahaan. 

Berbagai strategi manajemen risiko telah diimplementasikan diantaranya adalah penyesuaian masa konsesi sebagai respons atas kebutuhan waktu pengembalian investasi, serta penguatan struktur pendanaan melalui kombinasi berbagai instrumen keuangan termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN), obligasi, pinjaman perbankan, dan dukungan Pemerintah lainnya.  

BACA JUGA:Porseni UIBA II 2025 Gelar Cabor Tenis Meja, 2 Nomor Dipertandingkan

Untuk menjaga efisiensi fiskal dan menekan risiko pembiayaan jangka panjang, Hutama Karya juga telah menerapkan skema inovatif seperti Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL). 

Skema ini memberikan kepada badan usaha kepastian pembayaran berdasarkan kinerja, sehingga mengurangi eksposur terhadap risiko ketidakcapaian kelayakan lalu lintas harian dan menciptakan efisiensi pada sisi anggaran pemerintah. 

Sumber: