Dana Hibah Miliaran Bawaslu Bikin Silau Mata, 3 Kasus di Sumsel Digarap Jaksa, Kasus Terkini di Prabumulih

Kedua, setelah mencermati putusan, rupanya majelis hakim menerapkan pasal yang berbeda terhadap kedelapan terdakwa.

“Kami JPU menuntut para terdakwa Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan putusan hakim di Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” katanya.

Diketahui, Pemkab Muratara berikan dana hibah Rp9,2 miliar kepada Bawaslu Muratara untuk kegiatan pengawasan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Muratara 2020. 

Hibah itu disalurkan tiga tahap, sejak 2029-2020. Pertama, pada 2019 Rp200 juta. Lalu, 2020 sebesar Rp3,6 miliar dan Rp5,4 miliar.

BACA JUGA:Babak Pertama, Spanyol Unggul 3 Gol Tanpa Balas, Jeda 10 Menit Cetak 1 Gol Matador Bikin Kosta Rika Merana

Ternyata, sebagian dana hibah itu diselewengkan. Ada yang dikeluarkan lewat kegiatan fiktif. Ada juga mark up, hingga para tersangka bagi-bagi uang masing-masing Rp100 juta. 

Alasannya, dana pegangan untuk pengamanan dan penyemangat kerja.

Karena amburadulnya pengelolaan keuangan dana hibah itu, hingga batas akhir penyampaian laporan dana hibah 7 April 2021, para terdakwa tidak mampu melaporkan pertanggungjawaban dana Rp9,2 miliar itu. 

Saat dilakukan audit oleh BPK Sumsel, ditemukan penyelewengan dana sebesar Rp2,5 miliar hingga 8 orang komisioner ini ditetapkan sebagai tersangka dan disidang.

Ketua Bawaslu Sumsel, Yenli Elfanori mengatakan baru tahu kalau ada penahanan terhadap ketua dan dua komisioner Bawaslu Prabumulih. 

“Kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Tentunya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terus terang, kami agak prihatin dengan adanya kejadian ini,” ungkap dia.

BACA JUGA:Tragedi Argentina Menimpa Jerman, Der Panzer Dihajar Jepang dengan Skor Mirip 1-2 juga Diawali Hadiah Penalti

Mengenai siapa nanti yang akan mengisi kekosongan di Bawaslu Prabumulih, akan dibicarakan lebih lanjut. 

“Yang pasti, masalah ini kami laporkan dulu kepada pimpinan Bawaslu RI,” bebernya,

Mengenai pergantian, tetap mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Sumber: